Cilacap - Ratusan kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Jasa Konstruksi menggelar Aksi damai di depan Kantor Bupati Cilacap, mereka menuntut agar pemenang lelang pekerjaan untuk dibatalkan karena dianggap tidak transparan dan sarat kecurangan.
Kedatangan peserta aksi dikawal ketat aparat kepolisian Polres Cilacap, Senen (21/06/2021). Para peserta melakukan longmach dari lapangan eks Batalyon hingga menuju pintu gerbang Kantor Bupati sambil berorasi dan membentangkan spanduk bertuliskan "Kalau sudah tau pemenangnya, kenapa harus dilelang" Kami minta ULP yang bersih dan transparan". "Jangan memenangkan perusahaan yang kasih duit doang". "Kalau begini Cilacap mau dibawa kemana".
Akhirnya 10 (sepeluh) perwakilan kontraktor diterima, Pemkab Cilacap yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Farid Ma'ruf untuk melakukan audensi.
Sementara kontraktor yang lain yang berada di depan Kantor Bupati terus melakukan orasi sambil menunggu hasil audensi perwakilan mereka.
Sementara itu, Taufik Hidayatulloh, Orator aksi damai, menyerukan bahwa, "Para kontraktor datang dengan damai dan hanya menuntut keadilan serta transparansi dalam melakukan lelang tender pekerjaan.
"Kami hanya ingin agar lelang dilaksanakan sesuai Peraturan Mentri (Permen) Nomor 14 Tahun 2020 dan Tahun 2021 tentang lelang dan itu perlu dipahami bersama, " katanya.
Lanjut Taufik dalam orasinya, menyampaikan agar korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di Kabupaten Cilacap untuk segera dihapuskan karena itu akan merugikan rakyat.
"Lagu Iwan Fals Era 90 an berjudul "Bongkar dan Surat Buat Wakil Rakyat" sempat di nyanyikan Taufik selaku orator bersama peserta aksi sebagai bentuk semangat dalam mengkritisi kebijakan.
Usai audensi perwakilan kontraktor menyatakan rasa kekecewaan lantaran tuntutan mereka tidak terpenuhi oleh Pemkab.
Ruswandi, salah satu perwakilan audensi mengatakan, "Saya menyampaikan terima kasih sekali kepada bapak Sekda yang telah menerima kami untuk melakukan audensi, namun yang perlu saya sampaikan tadi sifatnya hanya aduan, beberapa permasalahan permasalahan khususnya lelang di tahun 2021 menurut saya terjadi monopoli dan nepotisme, karena masalah tersebut sudah diketahui semuanya, " ucap Ruswandi.
"Lelang pekerjaan tahun 2021 hanya dimenangkan oleh orang orang tertentu saja. Maka saya berharap agar lelang tahun ini ditinjau ulang dan dibatalkan, namun demikian dalam hal ini masih belum ada jawaban pasti untuk aduan kita ini, " katanya.
"Untuk itu saya bersama rekan rekan akan terus menindak lanjuti dan seberapa jauh tindakan yang mau dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini bapak Bupati Cilacap.
"Tadi saya sampaikan, ratusan rekanan tidak mendapat pekerjaan, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini masih bisa makan. Tentunya, yang masih diharapkan oleh rekan rekan tenaga kerja kita, namun dalam hal ini dikuasai oleh sekelompok orang, dan itu sudah tidak asing lagi, " ujarnya.
Lebih lanjut Ruswandi menambahkan, "Saya sebagai vocation menyampaikan kepada bapak bapak yang jadi penguasa yang ada di dalam, tolong apa yang ada di hati mereka, dan menjadi perbuatan mereka hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Sampaikan yang benar dari hati hingga sampai betul betul kebenaran itu nyata ditunjukan, " harapnya.
"Saya mohon dengan sangat dukungan dan doa kepada semua warga masyarakat Cilacap khususnya, supaya Cilacap tidak terjadi seperti ini. Harapan saya pemerintah daerah mendengar suara kami. Kalau saja tidak mau mendengar maka kami akan melakukan langkah langkah selanjutnya, " tegasnya.
Jika tidak ada tanggapan pemerintah saya dan rekan rekan akan datang lagi dengan tetap mematuhi prokes yang ada. Apabila tuntutan kami itu tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, tentunya kami juga berhak untuk melaporkan ini kepada yang lebih atas lagi.
Mengenai jawaban tentang ditanya ULP dia mengatakan, ULP itu normatif, saya katakan karena mereka sudah melalui prosedur. Prosedurnya dipersilahkan sanggah, memang prosedurnya seperti itu.
"Saya yakin, apa yang disampaikan itu tidak sama seperti apa yang ada di dalam hati mereka mereka itu. Percayalah, dan pada saatnya nanti mereka akan menerima apa yang telah dilakukan terhadap rekan rekan yang ada di Cilacap. Itu saya yakin, keadilan akan datang dari Allah Swt, " tandas Ruswandi.
"kita ini yang terdzolimi tidak bisa menjalankan sesuai aturan evaluasi yang berjalan. Intinya kita tetap berjuang untuk membela kebenaran jangan sampai kedepan merugikan kita semua, kasihan anak cucu kita, " ucap Supriyadi, perwakilan audensi.
"Intinya harus bisa bareng-bareng memperjuangkan aspirasi yang telah kita perjuangkan, walaupun ini masih kurang maksimal kedepan kita bisa untuk mengulas lagi yang lebih banyak lagi, " imbuhnya.
Tuntutan kami, menurutnya harus mengevaluasi kembali hasil dari pelelangan yang tidak memuaskan kita, contohnya di dukungan alat yang dimotori oleh orang orang tertentu yaitu dua kontraktor besar.
"Intinya bersikap adilah, normatif, benar dan jangan tebang pilih. Jangan sampai terulang kembali permasalahan seperti ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, " pintanya.
Menurutnya, kita yang abondemennya sebagai kontraktor kecil harus bisa ikut mengenyam dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Cilacap. Intinya lelang pekerjaan tidak ada transparansi.
"Kontraktor di Kabupaten Cilacap seluruhnya yang terdaftar di LPJK sekitar kurang lebih 1.300 kontraktor yang sudah berijin jasa kontruksi, untuk yang lain mungkin masih banyak lagi, " pungkasnya.
